PDP, Aman dan Taat Hukum

Memasang CCTV kini terasa semudah membeli kamera lalu menempelkannya di dinding. Namun, pernahkah Anda bertanya ke arah mana kamera boleh menghadap dan bagaimana rekaman yang tersimpan harus diperlakukan? Sejak Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) diundangkan pada 17 Oktober 2022 dan kini dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana, rekaman CCTV tidak lagi sekadar video. Ia dapat tergolong data pribadi yang harus dikelola dengan bertanggung jawab.

Melalui Jasa Pemasangan CCTV di Palangkaraya, Central CCTV ingin membantu pemilik rumah, toko, kos-kosan, hingga gudang memahami garis besar aturan tersebut agar sistem keamanan yang dipasang melindungi, bukan justru menimbulkan masalah hukum. Artikel ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum.

Mengapa Rekaman CCTV Perlu Diperlakukan Hati-Hati?

Wajah, aktivitas, dan kebiasaan seseorang yang terekam kamera adalah informasi yang dapat mengidentifikasi individu. Karena itu, pemrosesan gambar atau rekaman CCTV dapat dipandang sebagai pemrosesan data pribadi. Konsekuensinya nyata: penyebaran rekaman tanpa izin termasuk contoh pelanggaran privasi yang dibahas dalam kajian hukum terkait UU PDP dan UU ITE [2].

Apa Kata Pasal 17 UU PDP tentang CCTV?

Pasal 17 ayat (1) UU PDP mengatur pemasangan alat pemroses atau pengolah data visual, termasuk CCTV, di tempat umum dan/atau fasilitas pelayanan publik. Menurut ulasan Hukumonline, pemasangan tersebut harus memenuhi tiga syarat [3]:

1.   ditujukan untuk keamanan, pencegahan bencana, dan/atau penyelenggaraan lalu lintas;
2.   menampilkan informasi pada area yang dipasangi alat; dan
3.   tidak digunakan untuk mengidentifikasi seseorang.

Syarat kedua dan ketiga dikecualikan untuk pencegahan tindak pidana dan proses penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan [3].

Aturan Pelaksana: Apa yang Baru di PP 33/2026?

Hukumonline mencatat bahwa PP 33/2026 menambahkan sejumlah ketentuan praktis [3]. Pertama, pemasangan CCTV tetap harus mempertimbangkan aspek privasi. Kedua, kamera hanya boleh ditempatkan dan digunakan untuk memantau area sesuai tujuan pemantauan, dengan mencegah atau meminimalkan perekaman orang maupun properti di luar tujuan itu. Ketiga, apabila kamera di area publik melakukan perekaman, pengendali data wajib memberi informasi yang jelas, lugas, dan ringkas, paling sedikit memuat keterangan bahwa alat sedang beroperasi beserta narahubung, dan ditempatkan sebelum orang memasuki area terpantau.

Dalam praktik, ketentuan ini dapat diwujudkan lewat papan sederhana seperti “Area Ini Dipantau CCTV” yang memuat nomor yang bisa dihubungi, dipasang di dekat pintu masuk.

Bagaimana dengan CCTV di Rumah Pribadi?

Pasal 2 ayat (2) UU PDP mengecualikan pemrosesan data pribadi oleh perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga, sebagaimana dijelaskan dalam pemberitaan Hukumonline mengenai putusan Mahkamah Konstitusi [4]. Namun, pengecualian itu bukan izin bebas. Hukumonline menyimpulkan bahwa memasang CCTV atau kamera untuk merekam aktivitas seseorang tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran hak privasi menurut UU ITE dan UU PDP [5].

Contoh paling sering muncul di lingkungan perumahan: kamera yang diarahkan ke jendela atau kamar tetangga. Aturan praktisnya sederhana, yaitu arahkan kamera ke area milik sendiri seperti pagar, halaman, garasi, dan pintu masuk.

Seberapa Berat Sanksinya?

Hukumonline menjelaskan bahwa memperoleh atau mengumpulkan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum diatur dalam Pasal 65 ayat (1) UU PDP. Ancamannya berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV sebesar Rp200 juta [3]. Untuk kasus ekstrem seperti kamera tersembunyi di toilet, pelaku juga dapat dijerat UU Pornografi dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda hingga Rp5 miliar [3]. Besaran sanksi dapat berubah mengikuti perkembangan peraturan, sehingga konsultasikan kasus spesifik kepada ahli hukum.

Tujuh Langkah Memasang CCTV agar Taat Aturan

1.   Tentukan tujuan. Tulis alasan pemasangan, misalnya keamanan pintu masuk atau pencegahan pencurian.
2.   Pilih sudut pandang secukupnya. Batasi cakupan pada area yang memang perlu dipantau agar perekaman di luar tujuan minimal.
3.   Pasang papan informasi. Cantumkan keterangan bahwa area dipantau dan narahubung, di tempat yang terlihat sebelum orang masuk.
4.   Jauhi area privat. Jangan pasang kamera di toilet, kamar ganti, atau mengarah ke kamar dan jendela orang lain.
5.   Amankan akses rekaman. Gunakan kata sandi yang kuat, ganti kata sandi bawaan pabrik, dan batasi siapa yang boleh melihat rekaman.
6.   Tetapkan masa simpan. Simpan rekaman seperlunya dan hapus bila sudah tidak dibutuhkan.
7.   Jangan menyebarkan rekaman. Bila terjadi insiden, serahkan rekaman kepada pihak berwenang, bukan mengunggahnya ke media sosial.

Catatan untuk Toko, Kos-kosan, dan Gudang di Palangkaraya

Pelaku usaha sebaiknya memperlakukan CCTV sebagai bagian dari tata kelola, bukan sekadar perangkat. Tetapkan pihak yang berwenang mengakses rekaman, siapkan prosedur sederhana bila ada permintaan rekaman, dan pastikan karyawan maupun pengunjung dapat melihat papan informasi. Untuk kos-kosan, pasang kamera di area bersama seperti gerbang, tempat parkir, dan koridor, serta hindari area kamar dan kamar mandi.

Peran Central CCTV dalam Pemasangan yang Bertanggung Jawab

Sistem keamanan yang baik menyeimbangkan efektivitas dan kepatuhan. Sebagai penyedia Jasa Pemasangan CCTV di Palangkaraya, Central CCTV mendampingi pelanggan melalui:

•     Konsultasi kebutuhan sesuai tujuan pengamanan.
•     Penentuan titik dan sudut kamera agar efektif sekaligus menghormati privasi.
•     Instalasi rapi oleh tim teknisi berpengalaman.
•     Pengaturan akses dan keamanan akun agar rekaman tidak mudah bocor.
•     Dukungan after-sales yang responsif.

Kesimpulan

CCTV tetap menjadi salah satu perlindungan paling efektif bagi rumah dan usaha, tetapi manfaatnya baru utuh bila dipasang dan dikelola dengan benar. Pahami tujuan pemasangan, tampilkan informasi yang jelas, hindari area privat, dan jaga rekaman agar tidak disalahgunakan.

Butuh pemasangan CCTV yang efektif, rapi, dan menghormati privasi? Hubungi Central CCTV, penyedia Jasa Pemasangan CCTV di Palangkaraya, melalui centralcctv.net untuk berkonsultasi.

Referensi

1.   Kontan. “Aturan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Ditargetkan Kelar Pertengahan 2024” (UU PDP diundangkan 17 Oktober 2022). https://nasional.kontan.co.id/news/aturan-lembaga-pengawas-perlindungan-data-pribadi-ditargetkan-kelar-pertengahan-2024
2.   Jurnal Hukum Universitas Dr. Soetomo (Unitomo). Kajian perlindungan privasi konsumen berdasarkan UU PDP dan UU ITE. https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum/article/download/10974/5003/46240
3.   Hukumonline. “Jerat Pidana Pemasang CCTV di Toilet Umum” (14 September 2026). https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-pemasang-cctv-di-toilet-umum-lt648069bf3f737/
4.   Hukumonline. “MK: UU PDP Lindungi Pemrosesan Data Privat Bersifat Nonkomersil”. https://www.hukumonline.com/berita/a/mk–uu-pdp-lindungi-pemrosesan-data-privat-bersifat-nonkomersil-lt6454b8bc84511
5.   Hukumonline. “Jika Tetangga Pasang CCTV yang Mengarah ke Kamar”. https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-tetangga-pasang-cctv-yang-mengarah-ke-kamar-lt6985aaa516f8b/