Central CCTV: Aturan Hukum Memasang CCTV di Indonesia

Memasang CCTV tampak seperti urusan teknis semata, padahal ada aspek hukum yang sering terlewat: privasi orang yang terekam. Sejak berlakunya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, pemasangan kamera pengawas tidak lagi boleh dilakukan sekehendak hati. Central CCTV merangkum hal-hal pokoknya agar pengguna Jasa Pemasangan CCTV di Palangkaraya dapat memasang kamera dengan tenang dan tetap menghormati hak orang lain.

Perlu diingat sejak awal, artikel ini adalah informasi umum dan bukan nasihat hukum. Untuk kasus tertentu, konsultasikan dengan penasihat hukum.

UU PDP dan Istilah “Alat Pemroses atau Pengolah Data Visual”

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) ditandatangani Presiden pada 17 Oktober 2022. Dalam undang-undang ini, CCTV masuk kategori “alat pemroses atau pengolah data visual”. Menurut ulasan Hukumonline, cakupannya tidak hanya kamera yang statis, tetapi juga yang bergerak, termasuk alat yang dikendalikan secara otomatis.

Rekaman wajah seseorang lazimnya dipahami sebagai data pribadi karena dapat dipakai untuk mengenali orang tersebut. Itulah sebabnya perekaman perlu mengikuti prinsip pelindungan data.

Tiga Syarat dalam Pasal 17 Ayat (1)

Pasal 17 ayat (1) UU PDP mengatur pemasangan alat tersebut di tempat umum dan/atau fasilitas pelayanan publik. Berdasarkan ulasan para praktisi hukum, syaratnya dapat diringkas sebagai berikut:

  •     Pemasangan dilakukan untuk tujuan keamanan.
  •     Pemilik wajib menampilkan informasi pada area yang dipasangi kamera.
  •     Rekaman tidak digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, kecuali dalam rangka pencegahan tindak pidana dan penegakan hukum.

Hukumonline juga mencatat bahwa jika perekaman dilakukan di area publik, pengendali data wajib memberikan informasi secara jelas, lugas, dan ringkas. Selain itu, ulasan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 sebagai peraturan pelaksana UU PDP yang menegaskan agar aspek privasi tetap dipertimbangkan.

Bagaimana dengan CCTV di Rumah Pribadi?

Pasal 17 secara khusus menyebut tempat umum dan fasilitas pelayanan publik. Namun, untuk rumah dan usaha, prinsip kehati-hatiannya tetap sama: rekam untuk tujuan keamanan, jangan merekam area yang sangat pribadi, dan jaga rekaman agar tidak disalahgunakan. Sebagai praktik terbaik, kami menganjurkan memperlakukan semua pemasangan dengan standar yang sama.

Daftar Periksa Pemasangan CCTV yang Taat Aturan

  •     Pasang papan “Area Ini Diawasi CCTV” di dekat pintu masuk atau area yang terekam.
  •     Tentukan tujuan pemasangan, yakni keamanan, dan hindari memakai rekaman untuk keperluan lain.
  •     Jangan memasang kamera di area yang sangat privat seperti toilet, kamar mandi, ruang ganti, atau kamar tidur penghuni lain.
  •     Hindari mengarahkan kamera ke dalam jendela atau halaman rumah tetangga.
  •     Batasi akses rekaman hanya untuk orang yang berwenang dan gunakan akun terpisah.
  •     Tetapkan masa simpan rekaman, misalnya 30 hari, lalu biarkan sistem menimpa rekaman lama secara otomatis.
  •     Jangan menyebarkan rekaman ke media sosial. Serahkan kepada pihak berwenang bila diminta secara sah.

Risiko Hukum bila Aturan Dilanggar

Hukumonline menganalisis bahwa pemasangan CCTV di toilet umum jelas melanggar syarat pemasangan, dan pelakunya berpotensi dijerat ketentuan pidana dalam UU PDP maupun UU Pornografi. Ulasan lain dari sumber yang sama menyebut pemrosesan data visual yang tidak sah dapat dikaitkan dengan Pasal 65 ayat (1) UU PDP. Pesannya sederhana: kamera pengawas adalah alat keamanan, bukan alat mengintip.

Tempat Usaha dan Karyawan

Pemilik toko, kantor, atau gudang sebaiknya memberitahu karyawan bahwa area kerja diawasi CCTV dan menyampaikan tujuannya. Keterbukaan menumbuhkan kepercayaan, dan sekaligus menjadi bukti bahwa pemasangan dilakukan dengan itikad baik.

Central CCTV dan Jasa Pemasangan CCTV di Palangkaraya yang Memperhatikan Privasi

Dalam perencanaan titik kamera, Central CCTV menganjurkan agar sudut pandang ditentukan bersama pemilik lokasi: area apa yang perlu diawasi, area apa yang harus dihindari, dan di mana papan informasi sebaiknya dipasang. Peraturan turunan dapat terus berkembang, jadi pastikan Anda merujuk ketentuan terbaru. Silakan berkonsultasi melalui centralcctv.net.

Tanya Jawab tentang Hukum Pemasangan CCTV

Apakah rumah pribadi wajib memasang papan peringatan CCTV?

Pasal 17 ayat (1) UU PDP secara khusus menyebut tempat umum dan fasilitas pelayanan publik. Untuk rumah pribadi, papan peringatan tetap dianjurkan sebagai praktik baik bagi tamu dan pekerja. Untuk kepastian hukum, konsultasikan dengan penasihat hukum.

Bolehkah memasang CCTV di dalam rumah?

Boleh untuk tujuan keamanan, selama menghindari ruang yang sangat privat dan memberi tahu penghuni lain atau pekerja rumah tangga bahwa area tertentu terekam.

Berapa lama rekaman sebaiknya disimpan?

Lama simpan bergantung pada kebutuhan Anda. Prinsip umum perlindungan data adalah tidak menyimpan lebih lama daripada yang diperlukan, sehingga rekaman lama sebaiknya ditimpa atau dihapus berkala.

Kesimpulan

CCTV yang baik bukan hanya canggih, tetapi juga taat aturan. Pasang untuk tujuan keamanan, tampilkan informasi, hormati privasi, dan kelola rekaman dengan bertanggung jawab.

Dengan Jasa Pemasangan CCTV di Palangkaraya yang memahami hal ini, Anda terlindungi dari ancaman kejahatan sekaligus dari risiko masalah hukum.

Referensi

  1.   Hukumonline. “Jerat Pidana Pemasang CCTV di Toilet Umum.” Klinik Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-pemasang-cctv-di-toilet-umum-lt648069bf3f737/
  2.   Hukumonline. “Pemrosesan Data Visual Tidak Sah, Ini Sanksinya.” Klinik Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemrosesan-data-visual-tidak-sah-ini-sanksinya-lt63368386819ef
  3.   Hukumonline. “Sah! UU 27/2022 Jadi Nomor Resmi UU PDP.” https://www.hukumonline.com/berita/a/sah-uu-27-2022-jadi-nomor-resmi-uu-pdp-lt634f8040346d5/?page=all
  4.   JDIH Kementerian Komunikasi dan Digital. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/832/t/undangundang%2Bnomor%2B27%2Btahun%2B

Konsultasi Gratis untuk Sistem Keamanan Rumah dan Bisnis

Kontak

Alamat

© Central CCTV – Web Developed By Organix Branding