Memasang CCTV memang menambah rasa aman, tetapi kamera juga merekam wajah, kendaraan, dan aktivitas orang lain. Sejak Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) berlaku, pemilik kamera perlu memahami batasan agar tidak melanggar privasi. Central CCTV merangkum pokok-pokok aturan pemasangan CCTV yang perlu diketahui warga Palangkaraya dan Kalimantan Tengah.
Apakah Rekaman CCTV Termasuk Data Pribadi?
UU PDP ditetapkan di Jakarta pada 17 Oktober 2022. Undang-undang ini mengatur cara pihak mana pun mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data pribadi. Wajah yang terekam jelas dapat dipakai untuk mengenali seseorang. Karena itu, rekaman CCTV yang memuat wajah patut diperlakukan sebagai data pribadi. Sejumlah kajian hukum bahkan menggolongkan wajah sebagai data biometrik, yang termasuk kategori data pribadi spesifik menurut Pasal 4 UU PDP.
Apa Kata Pasal 17 UU PDP tentang CCTV?
Pasal 17 ayat (1) UU PDP mengatur pemasangan alat pemroses atau pengolah data visual di tempat umum dan/atau fasilitas pelayanan. Berdasarkan ulasan hukum yang merujuk pada pasal tersebut, ada tiga prinsip utama:
- Pemasangan ditujukan untuk keperluan keamanan.
- Keberadaan kamera wajib diinformasikan, misalnya lewat papan pemberitahuan.
- Kamera tidak digunakan untuk mengidentifikasi seseorang.
Ketentuan ini menyasar tempat umum dan fasilitas pelayanan. Meski demikian, pemilik rumah dan usaha sebaiknya tetap menerapkan prinsip kehati-hatian yang sama, terutama bila kamera menjangkau jalan, gang, atau pekarangan tetangga.
Praktik Baik dalam Aturan Pemasangan CCTV
Pilih Sudut dan Area dengan Bijak
Arahkan kamera ke area milik sendiri, seperti pintu masuk, halaman, parkiran, dan ruang kasir. Hindari menyorot jendela atau kamar milik orang lain. Kamera tidak boleh dipasang di tempat yang sangat privat seperti toilet, ruang ganti, dan kamar tidur. Hukumonline mencatat bahwa pemasangan CCTV di toilet umum dapat dijerat Pasal 65 ayat (1) UU PDP, selain ketentuan dalam UU Pornografi.
Pasang Papan Informasi
Tempel tanda sederhana seperti “Area Ini Diawasi CCTV” di lokasi yang mudah terlihat. Selain memenuhi prinsip keterbukaan, tanda ini juga efektif untuk mencegah niat buruk.
Kelola Rekaman dengan Aman
- Ganti kata sandi bawaan perangkat dan gunakan sandi yang kuat.
- Batasi akses rekaman hanya untuk orang yang berkepentingan.
- Tentukan lama penyimpanan rekaman, lalu hapus otomatis setelah periode itu.
- Jangan mengunggah rekaman ke media sosial secara sembarangan. Pasal 65 ayat (3) UU PDP melarang penggunaan data pribadi yang bukan milik sendiri secara melawan hukum.
- Bila terjadi tindak kejahatan, serahkan salinan rekaman kepada pihak berwajib.
Catatan Penting
Artikel ini berisi informasi umum dan bukan nasihat hukum. Aturan turunan UU PDP juga terus berkembang; Hukumonline, misalnya, mencatat Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 sebagai peraturan pelaksananya. Untuk kasus tertentu, konsultasikan dengan praktisi hukum.
Central CCTV Membantu Instalasi yang Tertib
Instalasi yang baik bukan hanya soal kamera yang jernih. Central CCTV membantu pelanggan menentukan sudut pandang yang wajar, menyiapkan papan informasi, serta mengatur hak akses perangkat. Dengan begitu, sistem keamanan Anda bermanfaat tanpa mengorbankan privasi orang lain.
Kesimpulan
CCTV adalah alat perlindungan yang andal, tetapi penggunaannya perlu bertanggung jawab. Patuhi aturan pemasangan CCTV: rekam area yang relevan, beri informasi yang jelas, dan jaga rekaman agar tidak disalahgunakan. Hubungi Central CCTV melalui centralcctv.net untuk konsultasi pemasangan yang aman dan tertib.
Referensi
- “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Peraturan BPK)” https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022
- “Jerat Pidana Pemasang CCTV di Toilet Umum (Hukumonline)” https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-pemasang-cctv-di-toilet-umum-lt648069bf3f737/
- “Pertanggungjawaban Hukum Penggunaan CCTV terhadap Privasi di Ruang Publik (Jurnal INLAW)” https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/1254
